KUANTANSINGINGI, Detikriaunews.com – Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H. menghadiri rapat virtual terkait pengelolaan pertambangan rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi yang digelar pukul 10.00 WIB. Senin (19/01/2026)
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Video Conference Kantor Bupati Kuantan Singingi dan dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Rapat ini diikuti oleh Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, AK, MM, Sekda Kuansing Zulkarnain, ST., M.Si., unsur Forkopimda, kepala OPD terkait, serta jajaran Polres Kuantan Singingi.
Dalam penyampaiannya, Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana menegaskan bahwa Polri pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menata dan mengelola pertambangan rakyat secara legal, tertib, dan berwawasan lingkungan.
“Polres Kuantan Singingi siap mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pertambangan rakyat. Langkah ini merupakan solusi strategis untuk menekan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang selama ini berdampak pada kerusakan lingkungan dan gangguan kamtibmas,” tegas Kapolres.
Kapolres menjelaskan bahwa selama ini Polres Kuantan Singingi bersama instansi terkait telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap aktivitas PETI, mulai dari patroli rutin, penindakan, hingga pemusnahan sarana dan prasarana penambangan ilegal. Namun demikian, pendekatan represif saja dinilai belum cukup tanpa diimbangi dengan solusi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Dengan adanya pertambangan rakyat yang memiliki legalitas jelas, masyarakat dapat bekerja secara sah, aman, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi,” ujarnya.
AKBP Hidayat Perdana juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi teknis, serta tokoh masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pertambangan rakyat agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, pengelolaan pertambangan rakyat yang baik tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian Sungai Kuantan sebagai aset lingkungan dan budaya daerah, termasuk mendukung terselenggaranya tradisi Pacu Jalur.
“Polri akan terus bersinergi dengan seluruh pihak untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar dilaksanakan sesuai aturan, tidak disalahgunakan, serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik sosial di tengah masyarakat,” tambah Kapolres.
Di akhir penyampaiannya, Kapolres Kuantan Singingi menyatakan komitmen Polres Kuansing untuk mengawal setiap tahapan kebijakan pertambangan rakyat, mulai dari proses perizinan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pengawasan di lapangan, guna mewujudkan pertambangan rakyat yang tertib, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi.
Sumber: Humas Polres Kuatan Singingi
Editor : Zunardi
