MEDAN – detikriauNesws.com Setelah empat bulan lamanya kompensasi uang beras pensiunan "macet" di jalur birokrasi, manajemen PTPN IV PalmCo akhirnya angkat bicara.
Bukan lewat surat edaran dingin, melainkan lewat jamuan makan siang di Aula Sawit Regional 1, Medan (28/10), yang tampak seperti upaya diplomasi "perut kenyang, hati tenang" bagi pengurus DPN Forum Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN).
Antara Jasa dan Penantian
Di hadapan para purnabakti yang rambutnya sudah memutih karena mengabdi, Direktur SDM Holding PTPN Group, Endang Suraningsih, melempar janji yang cukup berani. Ia menegaskan manajemen tidak akan "mengkhianati" keringat para pensiunan.
Sebuah pernyataan yang terdengar heroik, namun tentu saja, bagi pensiunan yang sudah empat bulan dapurnya kurang "mengepul" akibat uang beras yang tersendat, janji tetaplah janji sampai angka itu muncul di buku tabungan.
Lump Sum: Jurus Pamungkas di Januari 2026
Direktur SDM PTPN 4 PalmCo, Suhendri, membawa kabar baru yang cukup menyentil telinga: Skema Lump Sum. Artinya, uang beras tidak lagi dicicil tiap bulan, melainkan dibayar sekaligus. Alasannya? Menyesuaikan kondisi perusahaan.
Namun, jangan senang dulu. Uang tersebut tidak jatuh dari langit besok pagi. Manajemen mengaku masih butuh waktu untuk "menghitung" hingga akhir Januari 2026.
Sebuah penantian yang cukup panjang bagi mereka yang membutuhkan kepastian di tengah ketidakpastian ekonomi.
Menariknya, Suhendri sempat melempar candaan "pahit" bahwa dirinya pun nanti tidak akan menerima kompensasi serupa saat pensiun—sebuah upaya self-deprecating humor untuk meredam tensi di ruangan.
FKPPN: Memilih Mengerti atau Terpaksa Mengerti?
Di sisi lain, DPN FKPPN yang dipimpin Sekjen Baginda Pangabean dan Bendahara Umum Paijo Karyodiwiryo tampaknya memilih jalan "damai".
Mereka menyatakan paham dan menerima kondisi perusahaan. Paijo bahkan mengajak para pensiunan untuk kembali bersabar dan berdoa.
"Setidaknya manajemen sudah menunjukkan keseriusan," ujar Paijo. Sebuah kalimat yang bisa dimaknai sebagai sikap optimis, atau mungkin sebuah bentuk kepasrahan yang elegan di hadapan raksasa korporasi.
Manajemen PTPN IV kini sedang memegang bola panas. Dengan janji "Januari 2026", mereka punya waktu tiga bulan untuk membuktikan bahwa Lump Sum ini adalah bentuk penghormatan nyata, bukan sekadar strategi mengulur waktu.
Bagi para pensiunan, mereka tidak butuh janji yang setinggi langit, mereka hanya butuh kompensasi yang membumi.***
MEDAN – detikriauNews.com Setelah empat bulan lamanya kompensasi uang beras pensiunan "macet" di jalur birokrasi, manajemen PTPN IV PalmCo akhirnya angkat bicara.
Bukan lewat surat edaran dingin, melainkan lewat jamuan makan siang di Aula Sawit Regional 1, Medan (28/10), yang tampak seperti upaya diplomasi "perut kenyang, hati tenang" bagi pengurus DPN Forum Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN).
Antara Jasa dan Penantian
Di hadapan para purnabakti yang rambutnya sudah memutih karena mengabdi, Direktur SDM Holding PTPN Group, Endang Suraningsih, melempar janji yang cukup berani. Ia menegaskan manajemen tidak akan "mengkhianati" keringat para pensiunan.
Sebuah pernyataan yang terdengar heroik, namun tentu saja, bagi pensiunan yang sudah empat bulan dapurnya kurang "mengepul" akibat uang beras yang tersendat, janji tetaplah janji sampai angka itu muncul di buku tabungan.
Lump Sum: Jurus Pamungkas di Januari 2026
Direktur SDM PTPN 4 PalmCo, Suhendri, membawa kabar baru yang cukup menyentil telinga: Skema Lump Sum. Artinya, uang beras tidak lagi dicicil tiap bulan, melainkan dibayar sekaligus. Alasannya? Menyesuaikan kondisi perusahaan.
Namun, jangan senang dulu. Uang tersebut tidak jatuh dari langit besok pagi. Manajemen mengaku masih butuh waktu untuk "menghitung" hingga akhir Januari 2026.
Sebuah penantian yang cukup panjang bagi mereka yang membutuhkan kepastian di tengah ketidakpastian ekonomi.
Menariknya, Suhendri sempat melempar candaan "pahit" bahwa dirinya pun nanti tidak akan menerima kompensasi serupa saat pensiun—sebuah upaya self-deprecating humor untuk meredam tensi di ruangan.
FKPPN: Memilih Mengerti atau Terpaksa Mengerti?
Di sisi lain, DPN FKPPN yang dipimpin Sekjen Baginda Pangabean dan Bendahara Umum Paijo Karyodiwiryo tampaknya memilih jalan "damai".
Mereka menyatakan paham dan menerima kondisi perusahaan. Paijo bahkan mengajak para pensiunan untuk kembali bersabar dan berdoa.
"Setidaknya manajemen sudah menunjukkan keseriusan," ujar Paijo. Sebuah kalimat yang bisa dimaknai sebagai sikap optimis, atau mungkin sebuah bentuk kepasrahan yang elegan di hadapan raksasa korporasi.
Manajemen PTPN IV kini sedang memegang bola panas. Dengan janji "Januari 2026", mereka punya waktu tiga bulan untuk membuktikan bahwa Lump Sum ini adalah bentuk penghormatan nyata, bukan sekadar strategi mengulur waktu.
Bagi para pensiunan, mereka tidak butuh janji yang setinggi langit, mereka hanya butuh kompensasi yang membumi.***Akpersi Sumut**
