Jakarta, Detikriaunews.com - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar beserta jajaran berkomitmen penuh dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Komitmen tersebut ditegaskan pada Rapat Konsultasi dan Koordinasi Implementasi KUHP bagi Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang digelar di Hotel Movenpicks, Rabu (15/10).
"Langkah ini bagian dari bentuk nyata perhatian pimpinan pusat terhadap peningkatan kinerja satuan kerja di daerah, sudah pasti akan kami sambut baik," ujar Kakanwil Maizar. Pada kegiatan ini turut dilaksanakan penyerahan kendaraan operasional yang dapat sangat membantu memperlancar mobilitas dan pelayanan di lapangan, terutama dalam mendukung kegiatan pembimbingan dan pengawasan Klien Pemasyarakatan di wilayah Riau.
Jalannya kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi dan turut hadir seluruh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bapas, serta perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dari seluruh Indonesia.
“Balai Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien berjalan efektif. Untuk itu, dibutuhkan sinergi kuat antara Pemasyarakatan dan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, kepolisian, hingga camat,” ujarnya.
Lebih lanjut, beliau mengimbau agar seluruh Kepala Kantor Wilayah aktif menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendapatkan dukungan sarana yang dapat menunjang pelayanan Pemasyarakatan.
“Koordinasi dengan bupati, wali kota, dan gubernur menjadi langkah penting agar Bapas memiliki fasilitas memadai. Dukungan daerah akan memperkuat peran Bapas dalam memberikan pelayanan yang humanis dan berkeadilan,” tambahnya.
Editor : Zunardi
.jpg "Effendi Basri Terpilih Nahodai DPC.Aliansi wartawan Indonesia ( AWI) di Kabupaten Bengkalis.")
